Semarang — Kongres Advokat Indonesia (KAI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VIII pada Jumat, 17 April 2026, di Metro Park View Hotel. Forum nasional ini menjadi titik penting konsolidasi organisasi sekaligus penegasan arah kebijakan strategis KAI ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri Ahmad Luthfi dan Iswar Aminuddin, yang memberikan dukungan terhadap peran strategis advokat dalam menjaga keseimbangan sistem peradilan nasional. Kehadiran pemerintah daerah menegaskan bahwa profesi advokat tetap menjadi pilar penting dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat.

Mengusung tema besar penguatan kelembagaan dan profesionalisme advokat, Rakernas VIII tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan ruang evaluasi menyeluruh atas program kerja sebelumnya, sekaligus merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan penegakan hukum yang kian kompleks.

Rakernas diikuti unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia. Dari Sulawesi Selatan, tampak Ketua DPD KAI Sulsel periode 2026–2031, Achyar H. Maya, bersama Andi Alfian yang menjabat Ketua Bidang Hukum dan Advokasi. Partisipasi aktif delegasi daerah mencerminkan komitmen kolektif dalam memperkuat sinergi organisasi secara nasional.

Ketua Umum KAI, Siti Jamaliah Lubis, dalam sambutannya menegaskan bahwa marwah profesi advokat tidak boleh tergerus oleh dinamika zaman maupun tekanan kepentingan.

Advokat harus tetap menjaga kehormatan profesi dan memperkuat solidaritas. KAI dibangun atas dasar persaudaraan dan komitmen terhadap keadilan,” tegasnya.

Lebih dari sekadar forum internal, Rakernas VIII menjadi panggung konsolidasi moral dan profesional advokat Indonesia. Di tengah sorotan publik terhadap integritas penegakan hukum, KAI menegaskan posisinya sebagai organisasi yang tidak hanya menjaga standar etik, tetapi juga aktif mengambil peran dalam memperjuangkan keadilan substantif.

Dengan berakhirnya agenda Rakernas ini, KAI diharapkan semakin kokoh sebagai organisasi advokat yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan, sekaligus tetap teguh menjaga martabat profesi dalam setiap denyut penegakan hukum di Indonesia.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, terciptanya keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum menjadi prasyarat mutlak dalam membangun wilayah yang maju dan sejahtera. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-VIII Kongres Advokat (KAI) di Metro Park View Hotel, Kota Semarang, Jumat (17/4/2026).

“Adanya ketertiban hukum yang di dalamnya ada advokat, maka pembangunan di wilayah kita bisa berjalan cepat. Ini yang akan menarik investor, karena ada kepastian hukum dan keamanan sehingga menumbuhkan kepercayaan untuk membangun di Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas ke-VIII KAI, Diewang Purnama, menyebut kegiatan tersebut diikuti perwakilan pengurus dari seluruh Indonesia. Rakernas menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja, serta memperkuat langkah organisasi dalam menjawab tantangan hukum ke depan.

“Tujuannya agar advokat semakin profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.

Jakarta, Sekretaris Jenderal Ormas Nasional Brigade Nusantara ( Brinus) menyesalkan penetapan tersangka terhadap Muhamad Misbahul Huda, seorang guru honorer sekolah dasar yang juga merangkap sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD).

Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Ebo, langkah jaksa dalam perkara tersebut perlu dikaji ulang dengan mempedomani ketentuan dalam KUHP baru, khususnya terkait unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana.

Seharusnya jaksa mempedomani Pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan. Dalam kasus ini bisa dipahami bahwa saudara Huda tidak menyadari larangan rangkap pekerjaan tersebut,” ujar Gus Ebo dalam keterangannya, Rabu (25/2).

Tokoh Organisasi Nasional ini katakan, apabila memang terdapat kekeliruan administratif terkait rangkap jabatan dan penerimaan gaji, penyelesaiannya tidak harus dibawa ke ranah pidana.

“Kalau toh hal tersebut dianggap salah, seharusnya cukup diminta mengembalikan salah satu gajinya kepada negara. Tidak serta-merta diproses secara pidana,” tegas Sekjen Brinus ini.

Ia juga mengingatkan, paradigma KUHP baru telah bergeser dari pendekatan keadilan retributif menjadi keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif.

Karena itu,Menentang keras keputusan aparat penegak hukum dan diminta lebih mengedepankan proporsionalitas dan rasa keadilan dalam menangani perkara.

“Hukum pidana sekarang tidak lagi semata-mata menghukum, tetapi harus mengedepankan penyelesaian yang adil dan memulihkan,” tandasnya.

Red

Apa Itu Kesadaran Hukum?

Kesadaran hukum adalah pemahaman dan penghargaan seseorang terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum, serta kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma hukum tersebut. Tanpa kesadaran hukum, aturan yang ada akan sulit diterapkan secara efektif.

Manfaat Kesadaran Hukum

1. Mencegah Konflik
   Kesadaran hukum membantu mencegah konflik antarindividu maupun kelompok. Dengan mengetahui batasan hak dan kewajiban, masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang damai tanpa melanggar aturan.
2. Melindungi Hak Pribadi
   Hukum melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kebebasan, keamanan, dan kepemilikan. Dengan memahami hukum, masyarakat dapat melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran.
3. Meningkatkan Keadilan
   Kesadaran hukum memungkinkan masyarakat untuk menuntut keadilan apabila terjadi pelanggaran. Misalnya, dalam kasus ketenagakerjaan, karyawan yang memahami undang-undang ketenagakerjaan dapat memperjuangkan haknya atas upah layak atau perlakuan adil.
4. Mendukung Ketertiban Sosial
   Ketika masyarakat sadar akan pentingnya mematuhi hukum, lingkungan sosial menjadi lebih tertib. Hal ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak.

Faktor-Faktor yang Menghambat Kesadaran Hukum

1. Kurangnya Edukasi
   Banyak masyarakat yang tidak memahami hukum karena kurangnya akses atau kesempatan untuk belajar tentang aturan yang berlaku.
2. Budaya yang Tidak Mendukung
   Dalam beberapa kasus, budaya atau kebiasaan tertentu justru bertentangan dengan hukum yang ada, sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat.
3. Kurangnya Penegakan Hukum
   Penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi rasa hormat masyarakat terhadap hukum. Jika pelanggaran tidak ditindak tegas, masyarakat cenderung mengabaikan aturan.

Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum

1. Edukasi Hukum Sejak Dini
   Pendidikan hukum dapat dimulai di sekolah dengan memperkenalkan dasar-dasar aturan, hak, dan kewajiban.
2. Sosialisasi oleh Pemerintah dan Lembaga Hukum
   Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait hukum yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti hukum lalu lintas, perlindungan konsumen, dan perlindungan tenaga kerja.
3. Penegakan Hukum yang Tegas
   Sistem penegakan hukum yang tegas dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.
4. Peran Media
   Media massa dan media sosial memiliki peran besar dalam menyebarluaskan informasi tentang hukum kepada masyarakat luas.

Kesimpulan

Kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat dan pemerintah. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, tertib, dan damai. Penting bagi setiap orang untuk memahami bahwa hukum bukanlah ancaman, melainkan alat untuk melindungi hak dan menjaga keseimbangan kehidupan bersama.