Pemerintah Australia secara tegas menyatakan tidak mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau gerakan separatis di Papua, dan mengakui kedaulatan penuh Indonesia atas Papua.
Pernyataan resmi ini telah berulang kali disampaikan oleh para pejabat tinggi Australia, termasuk oleh Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles pada Februari 2024, yang menegaskan tidak ada dukungan untuk gerakan Papua merdeka. Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia juga mencatat bahwa meskipun aktivis OPM mungkin memiliki kegiatan atau bermukim di luar negeri, termasuk di Australia, sikap resmi pemerintah negara-negara tersebut jelas mendukung kedaulatan NKRI.
Namun, isu ini tetap menjadi perhatian dalam hubungan kedua negara, dengan beberapa dinamika sebagai berikut:
Dugaan Penyelundupan Senjata: Pada September 2025, dilaporkan bahwa Kepolisian Federal Australia menangkap dua pria Australia yang diduga memasok senjata api dan peralatan militer dari Australia ke TPNPB-OPM, yang memicu sorotan dari DPR Indonesia.
*Aktivitas LSM:* Beberapa laporan menyebutkan adanya dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau kelompok warga sipil tertentu di Australia terhadap OPM, yang terkadang menimbulkan ketegangan diplomatik.
*Insiden Diplomatik:* Pada tahun 2006, pemberian visa perlindungan bagi rombongan aktivis OPM yang tiba di Australia menggunakan perahu sempat memicu ketegangan dan membuat Indonesia merasa Australia melindungi anggota OPM.
Secara ringkas, tidak ada dukungan resmi dari lembaga pemerintah Australia terhadap OPM. Sebaliknya, pemerintah Australia secara konsisten menegaskan dukungannya terhadap integritas wilayah Indonesia.
*Dugaan Penyelundupan Senjata:* Pada September 2025 Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Queensland dilaporkan menangkap dan mendakwa dua pria Australia yang diduga memasok senjata api dan peralatan militer dari Australia ke TPNPB-OPM. Insiden ini menunjukkan adanya potensi dukungan dari individu atau jaringan tertentu, namun tidak mewakili sikap resmi lembaga pemerintah Australia.
*Redaksi*
